Palu *(antarasulteng.com)* - Usaha di sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sesuai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Pengembangan kawasan konvervasi, juga menjadi pokok perhatian kita. Jangan sampai upaya menggenjot produksi, kita malah melupakan masalah lingkungan," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan DR Ir Aryo Hanggono, DEA, saat membuka sinkronisasi usulan rencana kegiatan DKP se-Sulteng yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, awal pekan ini. Menurut Aryo, dalam visi-misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pilar lainnya adalah kedaulatan dan kesejahtraan. Di luar tiga pilar itu, yang juga menjadi pokok perhatian adalah transparansi. Menurut Aryo yang juga Sekretaris Dewan Kelautan nasional (Dekin) itu, fokus percepatan dalam dua tahun di antaranya pemberantasan illegal fishing, usaha perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan. Juga pascapanen yang dibarengi dengan jaringan pemasaran. Kemudian fokus lainnya, adalah pemberdayaan pulau-pulau kecil. "Yang tidak kalah pentingnya, adalah pengembangan inovasi dan teknologi. Yang juga fokus percepatan dalam dua tahun ini, adalah swasembada garam," sebut Aryo. Kepada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Aryo meminta untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan dan perbaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Walaupun NTN telah di atas 100 persen, namun diharapkan persentase tersebut lebih ditingkatkan. "Pada 2015 NTN 104,5 persen. Di tahun ini, evaluasi sementara kita sudah 105,0 persen. Tapi angka ini, diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi," katanya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, DR Ir Hasanuddin Atjo, MP dalam sambutannya meminta kepada seluruh yang hadir, agar memanfaatkan kegiatan sebaik-baiknya. "Kehadiran Staf Ahli juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kementerian yang bisa kita jadikan basis dalam menyusun kebijakan nantinya. Apalagi sekarang alokasi dana Tugas Pembantuan sudah mulai dikurangi dan difokuskan ke Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya. Ketua Panitia Budiyanto Elim Somba, MP, mengatakan bahwa tujuan kegiatan, sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KP Tahun 2015, pemantapan pelaksanaan kegiatan pembangunan KP Tahun 2016 serta menghimpun usulan-usulan kegiatan pembangunan KP Tahun 2017. Sasarannya adalah menciptakan kesamaan pandang serta keselarasan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta kota, mengenai prioritas kegiatan, rincian kegiatan, rencana alokasi anggaran dan rencana lokasi kegiatan di daerahnya masing-masing dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah," katanya. Kegiatan diikuti 50 peserta, yakni pejabat dari Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bappeda Sulteng, Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Prov Sulteng, Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Kota. stasiun Karantina Ikan Mutiara Palu, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng serta dari kalangan perbankan. Editor: Rolex Malaha COPYRIGHT © ANTARA 2016
Sekretariat
Palu *(antarasulteng.com)* - Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mengumpulkan 50 orang pejabat eselon III dan IV lingkup DKP se-Provinsi Sulteng untuk menyosialisasikan metode /Balance Scorecard/ (BSC) dalam pengukuran kinerja organisasi, berlangsung sehari di Swiss Bell-Hotel Palu, Kamis.
Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) DR. Ir. H. Dedy H. Sutisna meminta panitia daerah segera merampungkan pembangunan infrastruktur pendukung Sail Tomini 2015.
"Saya sudah lihat perkembangan persiapan Sail Tomini di Parigi Moutong (Sulteng) dan Boalemo (Gorontalo). Saran saya harus digenjot agar bisa tercapai sesuai target, kalau bisa lebih cepat lagi," ujarnya di Gorontalo, Kamis, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Sail Tomini 2015 di Gorontalo.
Peningkatan pelayanan publik, dewasa ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi sebagai salah satu tugas pokok aparatur sipil negara. Namun demikian, pelayanan publik terhadap barang, jasa dan administrasi saat ini sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan penanganan. Seiring dengan kemajuan zaman, maka kecepatan dan ketepatan tersebut memerlukan dukungan teknologi.
Seorang praktisi sektor perikanan dan kelautan menilai bahwa penunjukkan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah sebuah 'surprise' bukan hanya karena perempuan tetapi juga latar belakangnya sebagai profesional dan pekerja keras.
