Sulawesi Tengah, saat mengikuti sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Rabu (3/6) malam. Respon para nelayan di luar dugaan, kata Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, Muhlis Dachlan. Para pemimpin kelompok nelayan spontan menyatakan siap menjadi peserta setelah mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan tim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu dalam sosialisasi atas kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah itu. "Program ini kami butuh sekali pak karena risiko nelayan itu sangat tinggi, apalagi saat musim ombak seperti sekarang," ujar Effendy yang memiliki anggota sekitar 50-an nelayan itu saat dihubungi melalui telepon genggamnya. Ia menambahkan: "kalau sejak dulu kami tahu hal ini, sudah lama kami jadi anggota BPJS." Menurut dia, nelayan anggota KUB yang dipimpinnya mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Jumlah iurannya yang sekitar Rp21.000 per bulan itu tidak berat. Kalau dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima bila nelayan mengalami musibah di laut, iuran itu termasuk murah sekali, ujarnya. Effendy dan sejumlah nelayan lainnya menyatakan akan segera mendaftarkan diri menjadi peserta bila BPJS Ketenagakerjaan sudah mengoperasikan kantor cabang pembantu di Kota Donggala mulai 1 Juli 2015. "Saya sangat 'surprise' dengan respons para nelayan. Ibarat gayung bersambut. Nelayan memang salah satu kelompok pekerja informal yang menjadi target kami dan mereka langsung terpikat karena memang telah lama menanti-nantikan perlindungan semacam ini," kata Kepala BPJS Cabang Kota Palu, Asri Basri. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo mengaku terus mendorong para nelayan untuk menjadi peserta BPJS baik Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan karena hal itu sangat positif bagi percepatan peningkatan kesejahteraan mereka. "Saya yakin para nelayan kita cukup mampu untuk membayar iuran BPJS secara mandiri. Kalau masih ada yang sangat miskin, bisa dibantu oleh pemerintah secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana," kata Atjo yang dikenal sangat getol memperjuangkan program-program pemberdayaan nelayan itu. Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan melindungi para nelayan dari risiko sakit dan kecelakaan saat melaut. "Kita semua tahu bahwa nelayan itu menghadapi risiko cukup besar saat turun melaut, nah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bisa melindungi mereka," katanya. Iffat Burhan, seorang pejabat pada Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulteng yang dihubungi terpisah mengakui bahwa Kementerian KP menyediakan anggaran untuk mengikutsertakan nelayan miskin menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dalam waktu dekat, kata Iffat, pihaknya akan mengidentifikasi para nelayan pemegang kartu penerima beras untuk warga miskin (raskin) di sekitar pelabuhan-pelabuhan perikanan agar bisa diusulkan ke KKP pusat guna mendapatkan dukungan dana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi nelayan tidak mampu. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Agus Sudaryanto mengemukakan bahwa beberapa tahun lalu pernah ada program asuransi jiwa bagi nelayan lewat perusahaan asuransi Bumi Putra, namun karena keterbatasan dana, program itu terhenti. "BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan alternatif baru yang sangat menguntungkan bagi nelayan, sehingga kita akan dukung sekali bila nelayan dibantu untuk menjadi peserta program BPJS tersebut," ujar Agus. Sementara Wakil Gubernur Sulteng H. Soedarto meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi program-programnya, karena ia yakin banyak pekerja, khususnya sektor informal di daerah ini yang tidak menjadi peserta karena belum mengetahui dengan baik program-program BPJS Ketenagakerjaan. "Jangankan pekerja informal, pekerja sektor formal termasuk PNS, dan TNI-Polri, juga banyak yang belum kenal baik program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mereka sudah kenal, saya yakin mereka akan antusias menjadi peserta," ujarnya. Target Khusus Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palu Asri Basri mengaku bahwa pihaknya memang membidik para nelayan sebagai target khusus menjadi peserta, sebagai bagian dari upaya masif pihaknya dalam menjangkau sebanyak mungkin pekerja sektor informal yang selama ini belum terjangkau. Alasannya, nelayan merupakan tenaga kerja informal yang ruang lingkup kerjanya paling riskan mengalami risiko kerja, karena itu pemilik kapal atau nelayan membutuhkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. "BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlidungan maksimal bagi pekerja informal, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Perlindungan ini adalah hak dasar bagi perkerja, bagi nelayan dan keluarga nelayan," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (4/6). PPI Donggala dipilih menjadi lokasi sosialisasi perdana bagi nelayan karena jumlah nelayan yang beroperasi di pelabuhan ini cukup banyak. Menurut catatan, di PPI tersebut terdapat sekitar 600-an nelayan yang setiap hari menggunakan jasa pelabuhan itu dan menghasilkan berbagai jenis ikan segar antara 3.000 sampai 4.000 ton tiap tahun. Sesuai informasi, tidak jarang nelayan mengalami kecelakaan kerja seperti hilang saat melaut maupun kecelakaan lainnya dan tidak ada perusahaan atau pihak yang akan menyantuni mereka saat mengalami musibah. "Tidak perlu biaya besar. Dengan iuran Rp20.800/orang/bulan, nelayan akan mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," kata Asri menjelaskan. Jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja mulai dari keluar rumah menuju tempat bekerja (melaut) hingga kembali ke rumah. Bila terjadi risiko, maka manfaat yang didapatkan yakni biaya pengobatan Rp20 juta, santunan cacat hingga pemberian santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebanyak 48 kali gaji yang dilaporkan. Sementara untuk Jaminan Kematian, yakni manfaat pasti yang diterima oleh ahli waris akibat risiko kematian di luar kecelakaan kerja sebanyak Rp21 juta, ujarnya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palu sedang giat melakukan sosialisasi masif mengenai program-program mereka kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam menjangkau tenaga kerja informal yang masih sangat banyak membutuhkan perlindungan BPJS namun belum tercatat sebagai peserta. Jumlah tenaga kerja informal di provinsi berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa ini mencapai jutaan orang, namun yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 15.000-an orang. Mulai 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan mengoperasikan enam kantor cabang pembantu yang baru di enam ibu kota kabupaten yakni Donggala, Buol, Parigi, Ampana, Morowali dan Poso, sehingga jangkauannya akan semakin dekat, cepat dan murah, sehingga memudahkan pelayanan para peserta maupun calon peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam membayar iuran dan klaim-klaim asuransi. (R007/Tunggul) /Editor: Rolex Malaha/ COPYRIGHT © 2015