Menurut dia, Sulteng merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki tiga wilayah pengelolana perikanan (WPP) yakni Selat Makassar, Teluk Tomini dan Teluk Tolo.

Selain itu, investasi pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana, prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT.

Namun, kata Atjo, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah, sehingga seolah-olah laut Sulteng ini tidak menghasilkan ikan.?

Salah satu sebabnya adalah harga ikan di daerah lain lebih menarik dibanding di Sulteng. Selain itu, sarana pendaratan ikan di Sulteng seperti dermaga yang menyediakan es balok, ruang pendingin dan pembekuan ikan masih sangat terbatas, apalagi di WPP Teluk Tolo.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola pernah mengeluarkan hibauan kepada nelayan agar membawa ikan hasil tangkapannya ke Sulteng karena hal itu penting untuk perekonomian daerah karena akan menjaga stabilitas harga ikan.

"Kalau tidak bisa bawa semua ke Sulteng, ya separuhnya bawa kemari, jangan semuanya dibawa ke luar, harga ikan di Sulteng akan menjadi sangat mahal," ujar gubernur dalam dialog interaktif televisi daerah saat membahas masalah harga ikan sebagai penyebab inflasi di Kota Palu.

Pihak Dinas KP Sulteng sendiri akan membuat membuat kebijakan tidak akan menerbitkan surat izin melaut kepada kapal-kapal penangkap ikan bila tidak berkomitmen membawa hasil tangkapannya ke daratan Sulawesi Tengah.

Para nelayan Donggala misalnya, kebanyakan membawa hasil tangkapannya ke Kalimantan Timur karena harga ikan di sana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan stok ikan di pasaran Kota Palu sering langka sehingga memicu terjadinya inflasi.

  Sumber: Antara Sulteng