Harapan ini menjadi harapan masyarakat nelayan, saat dilakukan tatap muka bersama pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Rabu (1/2). Pertemuan, merupakan rangkaian dari pelatihan nelayan yang dilaksanakan di pondok pesisir Kecamatan Balaesang Tanjung.

Asrulm mengakui bahwa akses komunikasi di Balaesang Tanjung, khususnya Desa Malei yang merupakan ibukota kecamatan masih sangat terbatas. Kondisi ini, tentu saja menyulitkan nelayan untuk mendapatkan informasi dan dinamika harga ikan di pasaran.
"Tidak adanya informasi, menyebabkan harga ikan di tingkat nelayan gampang dipermainkan tengkulak, yang kadang terlalu besar selisihnya, dengan harga di pasaran,"kata Asrul.
Kondisi yang juga dikeluhkan Asrul, adalah minimnya ketersediaan es. Padahal, es sangat berpengeruh dalam sistem rantai dingin, dalam rangka menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.

Warga lainnya, mengungkapkan bahwa fasilitas komunikasi akan sangat membantu dalam kegiatan pengawasan, terhadap kegiatan illegal fishing di perairan sekitar wilayah Balaesang Tanjung.
"Bagaimana bisa kita koordinasi atau melaporkan aktivitas illegal fishing, kalau tidak ada alat komunikasi. Kalau laporan manual, belum sampai laporan kita ke aparat, pelakunya sudah pergi,"katanya.

Menanggapi berbagai masalah yang disampaikan masyarakat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Hasanuddin Atjo, mengaku gembira. Laporan itu, memberikan indikasi adanya peningkatan kesadaran nelayan. Sekaligus memberikan gambaran, adanya kesadaran untuk berubah.
"Saya senang, karena masyarakat sudah menyadari pentingnya teknologi informasi, dalam mendukung usahanya dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapannya. Termasuk adanya kesadaran dalam menjaga grade atau kualitas hasil tangkapannya,"kata Hasanuddin Atjo.

Terkait harapan dari masyarakat tersebut, Hasanuddin Atjo di hadapan ASM Egbis regional VII PT Telkom, Suratman, juga berharap agar janji untuk membangun fasilitas komunikasi berbasis satelit di Balaesang Tanjung bisa segera terealisasi.
Hasanuddin Atjo, memberikan saran agar dibangun titik-titik hotspot akses internet berbayar menggunakan charge pulsa. Di antaranya di kantor camat, pusat kegiatan nelayan, dan pusat pelayanan kesehatan.
"Sehingga manfaatnya bukan hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan nelayan, tetapi juga untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan kesehatan,"usulnya.
Terkait pengawasan, Hasanuddin Atjo mengaku respect dan gembira, karena keluhan itu justru memberikan indikasi, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan perairannya, dari praktik-praktik yang merusak.(hnf)

Sumber: Radar Sulteng