Perubahan tidak terlihat inilah yang kemudian menjadi heboh'dan menimbulkan kekuatiran dan sekaligus tantangan bagi orang-orang yang tidak siap bersaing mempertahankan eksitensinya. Orang-orang tidak siap bisa dari kalangan pebisnis, birokrat, politisi, teknokrat ataupun akademisi bahkan pelajar atau mahasiswa sekalipun.
Sebagai contoh dalam bisnis transportasi darat, kehadiran taksi aplikasi digital (online sistem) secara tiba-tiba di sejumlah kota seperti Uber, Grab dan yang sejenis lainnya dalam tempo singkat telah menjadi pesaing berat bisnis transportasi konvensional yang sudah eksis berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan dengan cepat mengambil separuh pelanggan taksi konvensional itu, karena layanannya lebih cepat, murah, terpantau keberadaanya bahkan biaya menuju tujuan dapat diketahui lebih awal melalui sistem online.
Blue Bird dan Ekspres adalah contoh dua perusahaan taksi konvensional yang merasakan dampak dari perubahan tidak terlihat itu. Tahun 2016 keuntungan perusahaan blue bird menurun sebesar 42,3 persen dari Rp629,1 miliar menjadi Rp360,8 milar dan perusahaan Ekspres merugi sebesar Rp81,8 miliar dan sebelumnya di tahun 2015 masih meraup keuntungan sebesar Rp11,8 miliar (Sumber, Kasali, R. 2016 dalam bukunya Disruption).
Aplikasi digital juga sudah merambah jauh ke bisnis perbankan, transaksi barang dan jasa, pembayaran pinjaman sampai ke jasa pengiriman serta proses perizinan yang diatur oleh Pemerintah yang memberi kemudahan karena tidak harus bertemu secara fisik yang kesemuanya bermuara kepada efesiensi dan efektifitas. Karena itu semua orang yang selama ini masih menjadi bagian dari bisnis atau pelayanan konvensional agar lebih peka dan segera mempersiapkan diri dalam menghadapi gelombang perubahan tidak terlihat itu, yang bisa saja 'menggulung kita.'
Lebih Cepat dan Murah
Kualitas layanan yang terukur (cepat, murah, terpantau dan jasa pembayaran diketahui di awal) membuat taksi aplikasi digital lebih berdaya saing dan mendapat tempat di hati pengguna, sehingga menjadi pilihan utama para pengguna jasa transportasi dan dengan cepat menggeser eksistensi taksi konvensional seperti Blue Bird dan Ekspres.
Pertanyaan yang muncul kemudian mengapa taksi aplikasi online bisa lebih murah dan cepat?. Taksi aplikasi tidak memerlukan investasi dan modal kerja (operasional) sebesar taksi konvensional seperti pengadaan kendaraan, lapangan parkir, mess supir, gaji dan jaminan kesehatan supir, biaya surat kendaraan, bengkel sendiri sampai kepada sekuriti.
Perusahaan taksi aplikasi hanya mengkoordinir pribadi-pribadi yang memiliki kendaraan menganggur dan dalam kondisi layak dioperasionalkan kemudian menghubungkan dengan pengguna yang membutuhkan jasa transportasi. Pengertian kendaraan menganggur dalam konteks taksi aplikasi digital antara lain dikemukakan dalam beberapa kasus. Pertama seorang ibu rumah tangga di Jakarta pada pagi hari harus mengantar anaknya ke sekolah dan menunggunya sampai waktu usai sekolah karena jarak rumah dan sekolah cukup jauh serta macet. Sang Ibu kehilangan waktu produktifnya alias menganggur sekitar 5-6 jam, dan dengan adanya perusahaan pengelola taksi aplikasi maka sang ibu menjadi salah satu pesertanya dengan status tidak terikat (dapat masuk ke sistem layanan online bila lagi menganggur).
Kasus kedua, seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) berangkat kerja di pagi hari dan pulang selepas waktu sholat Isya menggunakan kendaraan pribadi. Sebelumnya kendaraannya lebih banyak di parkir di halaman kantor (menganggur sekitar 10 jam), dengan adanya bisnis transportasi digital itu, maka sang ASN tersebut bermitra dengan supir terpilih untuk mengoperasikan kendaraan tersebut. Dari kasus ini sang ASN tersebut tidak perlu menyiapkan gaji supir, biaya pajak dan perawatan kendaraan bahkan bisa membantu membayar cicilan kendaraan. Kasus ketiga seorang manajer muda yang baru saja 'resign' (mengundurkan diri) dari tempatnya bekerja dan adanya perusahaan pengelola taxi aplikasi, maka sang manajer muda tersebut untuk sementara bergabung dengan pengelola taksi tersebut sambil menunggu panggilan dari perusahaan baru lainnya.
Dunia Birokrasi
Pemerintah pada hakekatnya memiliki tugas melayani dan mengatur masyarakat seperti memfasilitasi, memberdayakan, membangun infrastruktur dasar, mengatur perizinan dan pengelolaan sumberdaya, sampai kepada peran sebagai transformator. Dunia bisnis dan masyarakat menuntut pelayanan maupun pengaturan yang lebih cepat, murah, transparan dan terukur.
Teknologi informasi merupakan salah satu instrumen yang dapat mengakomodir tuntutan tersebut dan kini mulai dipergunakan oleh sejumlah kepala daerah di Indonesia guna meningkatkan kinerjanya. Tempo Group telah melakukan penilaian terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali (sebelumnya setiap tahun) dan telah menetapkan 10 (sepuluh) kepala daerah terbaik di Indonesia tahun 2017.
Kepala daerah yang dinilai berprestasi dan dapat dijadikan tauladan yaitu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil; Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani; Wali Kota Makkasar Mohammad Ramdhan Pomanto; Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas; Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah; Bupati Batang, Jawa Tengah Yoyok Riyo Sudibyo; Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Tapin, Kalimantan Selatan Arifin Arfan; Bupati Kulonprogo DIY Hasto Wardoyo; dan Bupati Malinau, Kalimantan Utara, Yansen Tipa Padan.
Salah satu selling point atau kata kunci yang menyebabkan kepala daerah tersebut terpilih adalah pemanfaatan teknologi informasi secara masif dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan dan pengaturan. Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung untuk memudahkan pelayanan Izin Usaha UMKM, kewenangan didelegasikan ke pemerintahan kelurahan dengan aplikasi digital online. Kelurahan cukup mendapat persetejuan (autorisasi) dari camat melalui aplikasi online. Dengan cara seperti itu, maksimal 4 jam izin usaha telah selesai dan manfaat lainnya secara cepat UMKM yang tercatat by name by adres bertambah jumlahnya.
Contoh lainnya adalah dalam rangka relokasi warga, sang wali kota cukup membangun komunikasi dengan warga melalui media sosial (WhatsApp, WA Group). Dengan cara seperti ini maka kesepakatan relokasi dengan cepat dapat disepakati untuk selanjutnya diformalkan.
Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi telah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif ekonomi, karena itu di setiap desa dibangun infrastruktur terkait dengan teknologi informasi kemudian aparat desa dan warga dilatih menggunakan teknologi informasi itu untuk selanjutnya dipergunakan dalam rangka pengembangan pariwisata dan terbukti telah memberikan manfaat signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Lain halnya dengan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatan dan laporan kebakaran secara cepat. Adanya informasi melalui sistem digital online, maka secara cepat kendaraan ambulans menjemput pasien dan tiba di rumah sakit sehingga bisa segera mendapat pelayanan oleh tim medis.
Indra Enam dan Tujuh
Setiap manusia memiliki indra keenam yaitu kepekaan atau feeling terhadap sebuah tantangan atau peluang. Demikian juga memiliki kemampuan membangun networking atau komunikasi secara vertikal maupun horisontal. Contoh kasus yang telah diuraikan di atas mulai dari kesuksesan taksi aplikasi digital sampai kepada kesuksesan wali kota maupun bupati untuk mengakselerasi tugas pelayanan dan pengaturan, semuanya tidak terlepas dari kemampuan mengasah Indra keenam maupun ketujuh.
Karena itu bila tidak ingin tergulung oleh gelombang perubahan tidak terlihat, maka strategi yang harus dilakukan adalah (1) mengasah kepekaan melalui kebiasaan dialog terbatas (mendengar), membaca, melihat terhadap sebuah tantangan dan sekaligus menjadikannya peluang; (2) Menyusun rencana aksi dari apa yang menjadi visi atau target utama dan selanjutnya mengimplementasikan target tersebut dengan membangun networking vertikal dan horisontal.
Keberhasilan sebuah lambaga (Pemerintah dan Non Pemerintah) dominan ditentukan oleh peran pimpinannya. Kita masih ingat kata-kata filosofis Ki.Hajar Dewantara: Ing ngarso songtulodo, Ing madya mangunkarso, Tut wuri handajani.
Seorang Ridwan Kamil dalam mengelola pemerintahannya mengambil peran sebagai Ing madya mangunkarso bahwa dalam memimpin berada di tengah-tengah, yaitu staf yang sudah cepat didorong agar lebih cepat lagi dan staf yang masih lambat ditarik agar tidak ketinggalan. Dengan model seperti ini maka akan terjadi akselerasi dalam pengelolaan dan pimpinan menjadi penghubung antara lokomotif dan gerbong. Posisi seperti ini membuat pimpinan tidak membutuhkan energi besar dibanding bila pimpinan menjadi lokomotif.
Kembangkanlah predikat kita menjadi seorang pemimpin bukan pimpinan, karena pemimpin pasti pimpinan dan pimpinan belum pasti pemimpin, karena pimpinan diangkat oleh sebuah keputusan sedangkan pemimpin lahir karena sebuah kharisma. *) Wakil Ketua Masyarakat Aquakultur Indonesia (MAI) (sumber: antarasulteng)
