Palu, 19 Maret 2015. Bidang Kelautan DKP Sulawesi Tengah baru-baru ini menyelenggarakan 2 kegiatan secara pararel; yaitu: (1) Sinkronisasi Rencana Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan (2) Sinkronisasi Rencana Kerja Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Kegiatan tersebut digelar di Wisma Donggala, dihadiri oleh narasumber Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, masing-masing Kabag Program Ditjen PSDKP, Benny Tambunan dan Kabag Program Ditjen KP3K, Umi Kalsum. Dalam laporannya, Ketua Panitia Renja KP3K, Ir. Yahya Wattimena menyampaikan bahwa kegiatan ini pada dasarnya merupakan upaya sinergitas kegiatan, mulai tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya terkait dengan penataan ruang, rehabilitasi dan konservasi pesisir serta pemberdayaan masyarakat, agar sumberdaya pesisir dapat dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Panitia Renja PSDKP Abd. Rasyid lebih menekankan pada sosialisasi, pembinaan serta pengawasan SDKP.
Pertemuan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, DR. Ir. Hasanuddin Atjo, MP. Dalam paparannya, Hasanuddin Atjo memberikan gambaran mengenai kesenjangan Produk Domestik Bruto (PDB) antara kawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. “Saat ini kontribusi Pulau Jawa dan Sumatera atau kawasan barat sekitar 81,3% terhadap PDB nasional. Kalimantan dan Sulawesi pada kawasan tengah sekitar 16,6%; sedangkan kawasan timur tengah meliputi Maluku dan Papua hanya 2,1%. Selanjutnya dikatakan, pola ini belum berubah sejak 5 tahun terakhir. Hasanuddin mengatakan, bila tidak ada pola intervensi yang signifikan, maka pola ini tidak akan berubah. “Harus ada upaya intervensi dari pemerintah pusat, agar pola ini bergeser, setidaknya kontribusi barat menjadi 70%, tengah dan timur menjadi 30%” ungkapnya. Dikatakannya, sektor kelautan dan perikanan di tengah dan timur berpotensi untuk memberikan kontribusi besar terhadap pola tersebut, tentu dilakukan secara berkelanjutan. “Perlu perencanaan yang matang pada sektor ini untuk mewujudkan poros maritim dunia” kata Hasanuddin.
Pada kesempatan lain, Kepala Bidang Kelautan DKP Prov. Sulteng, Yunber Bamba, A.Pi., M.Si menyampaikan bahwa langkah antisipatif menghadapi tindakan pengrusakan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah sinergitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDKP secara terpadu; sehingga dibutuhkan kerjasama lintas Kab/Kota dalam melakukan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran tindak pidana di bidang perikanan yang menggunakan bahan peledak, pembiusan, maupun alat/bahan berbahaya lainnya.
Narasumber lain, Saldyansah Effendy, Kasubag. Program DKP Prov. Sulteng menekankan pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan pembinaan pada titik-titik rawan dalam menekan angka illegal fishing. “Perlu ada upaya pemberdayaan ekonomi terhadap para pelaku. Harapannya, akan terjadi perubahan pola pikir terhadap pelaku sehingga menjadi contoh bagi masyarakat” pungkas Saldy. (YB/NZ)